Andai Negeri Ini Bebas Korupsi

Administrator 17 Mei 2019

Belum Terkategorikan 0 Komentar

Pendahuluan

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kita jumpai kenyataan bahwa tinggi rendahnya tingkat korupsi di sebuah negara hampir pasti berhubungan tinggi rendahnya tingkat perekonomian negara tersebut. Semakin baik level perekonomian sebuah negara biasanya disebabkan oleh rendahnya angka korupsi di negara tersebut, sebaliknya, semakin tinggi angka korupsinya, maka akan semakin jelek perekonomian negara tersebut. Korupsi memang pasti memiliki dampak global dan menyeluruh di sebuah negara. Ketika kita berbicara mengenai korupsi, sebenarnya kita tidak hanya berbicara di ranah uang negara saja, baik instansi pemerintah dari pusat hingga pemerintahan terkecil di desa-desa maupun BUMN, tetapi lebih jauh dari itu, korupsi dapat terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, di sekolah-sekolah swasta, di pasar-pasar tradisional, di warung-warung tetangga di kampung, di tangki-tangki minyak yang berjalan, bahkan di jalanan di sekitar kita pun banyak terjadi. Seandainya saja negara kita bebas dari korupsi, maka gambaran berikut ini akan terjadi dalam kehidupan kita.

Memprihatinkan, menurut sebuah sumber, data dari Transparansi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah uang APBN yang dikorupsi di negeri ini mencapai 30-40%. Angka ini tentu merupakan angka yang sangat fantastis. Betapa tidak, jumlah APBN kita per tahun sekitar 2500 triliun, itu artinya sejumlah 750-1000 triliun diantaranya hilang karena korupsi! Saya pribadi sangat berharap bahwa data tersebut kurang valid, semoga. Namun dalam tulisan ini, saya mengacu pada data tersebut, meski tentu saya berharap bahwa pengandai-andaian saya ini tidak benar adanya.

Seandainya negara kita bebas dari korupsi

Meski rasanya seperti mimpi, namun kita harus tetap optimis bahwa negeri ini suatu saat akan terbebas dari korupsi. Seandainya hal itu terjadi, maka berikut adalah beberapa contoh yang terjadi akibat bebasnya korupsi dari negara kita, yang akan dapat kita rasakan:

Infrastruktur yang sangat baik dan gratis

Jika benar bahwa jumlah anggaran yang hilang karena korupsi mencapai 30-405, maka tak heran jika infrastruktur di negara kita termasuk tertinggal di banding negara-negara tetangga kita di ASEAN. Janganlah kita bandingkan dengan Malaysia apalagi Singapura, terlalu jauh. Kita bandingkan dengan negara “kemarin sore”, Vietnam, rasanya sudah hampir tak ada beda, 11 – 12 lah.

Sebagai gambaran, jembatan Suramadu yang diresmikan era Pak SBY saja “hanya” memerlukan dana 5 triliun, dan kita dapat melihat betapa banyak kemudahan yang tercipta akibat adanya jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan Madura tersebut. Maka dana yang hilang karena korupsi, yang besarnya 750-1000 T tersebut, dapat digunakan untuk membangun 200 jembatan sekelas Suramadu. Dan itu setiap tahunnya! Bagaimana dengan jembatan Selat Sunda, yang kabarnya sudah direncanakan itu? Menurut perhitungan, jembatan tersebut “hanya” akan menelan dana sebesar 120 T, alangkah kecilnya dana itu jika dibandingkan dengan uang yang hilang di ranah korupsi bukan?

Sungguh, negara ini akan menjadi negara dengan infrastruktur termewah di Asia Tenggara, jika saja korupsi berhasil dilenyapkan dari lubuk hati setiap warganya.

Biaya pendidikan yang sangat murah bahkan gratis

Alangkah murahnya biaya pendidikan itu sebenarnya, jika pembandingnya adalah anggaran yang “dikabarkan” lenyap karena korupsi. Coba saja kita hitung-hitung, biaya kuliah hingga lulus sarjana S-1 rata-rata tak lebih dari 100 juta rupiah. Andai semua warga negara ini memiliki integritas, maka kita dapat memaksimalkan anggaran 1000 triliun setiap tahunnya. Indah sekali rasanya dunia ini. Dari penghematan sebesar itu, jika kita gunakan untuk menjamin biaya kuliah S-1, maka kita dapat membiayai 1 juta anak bangsa hingga menjadi sarjana, dengan hanya menggelontorkan dana 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Biaya pendidikan di negeri ini gratis!

Biaya kesehatan yang murah hingga gratis

Memprihatinkan sekali kondisi saat ini, dimana rakyat sekelas buruh pabrik harus membayar iuran BPJS Kesehatan yang jumlahnya cukup besar untuk ukuran penghasilan dia, terlebih jika dikalikan sejumlah anggota keluarganya. Maka saya jumpai di beberapa tempat, banyak diantaranya yang memilih untuk tidak membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun celakanya, jika mereka “apes” harus berurusan dengan rumah sakit, mereka terpaksa harus melunasi semua tunggakan iuran sebelumnya, jika tidak maka mereka akan dikenakan biaya non-BPJS. Data yang pernah saya dapatkan dari internet adalah jumlah uang yang diperlukan untuk meng-cover seluruh biaya perawatan kesehatan di seluruh Indonesia hanya berkisar di angka 100 T rupiah. Artinya, jika kita berkomitmen untuk menghentikan korupsi, dan jika data dari Transparansi Indonesia tersebut benar adanya, maka tidak ada cerita orang ditolak oleh rumah sakit karena belum membayar iuran BPJS. Semua biaya kesehatan warga, ditanggung oleh negara. Hanya 100 T, jika dibanding uang yang hilang karena korupsi, biaya kesehatan ini termasuk sangat murah bukan?

Listrik, gas, BBM bersubsidi dan murah

Subsidi? Why not? Jangan alergi dengan kata subsidi. Ingat, negara bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini. Hanya saja, memang data yang dimiliki harus up to date, sehingga tidak ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi negara. Andai saja korupsi tidak membudaya di negeri ini, dan sekali lagi andai data dari Transparansi Indonesia itu benar, maka alangkah mudahnya jika pemerintah sekedar ingin mensubsidi biaya listrik, gas, serta BBM, tentunya bagi rakyat menengah ke bawah saja, orang kaya biarlah membayar saja bukan? Andaikan rakyat kecil diringankan biaya-biaya tersebut, maka perekonomian mereka pasti menggeliat. Mereka dapat memanfaatkan sisa uang yang ada sebagai modal usaha, atau bertani, atau untuk membayar keperluan lainnya, atau berbelanja di warung-warung tetangga, supermarket, dsb, dimana dampaknya pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara, menuju Indonesia yang makmur sejahtera.

Jumlah wirausahawan sangat banyak

Wirausahawan adalah penopang perekonomian. Semakin banyak jumlah wirausahawan, maka perekonomian sebuah negara akan semakin baik, semakin tertolong. Hampir di setiap kondisi krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1998, UKM-IKM lah yang menjadi penopang ekonomi kita hingga bertahan dari hempasan krisis tersebut, karena jumlahnya yang sangat banyak, hingga lebih dari 95% dari total tenaga kerja kita bekerja di sektor UKM-IKM tersebut. Seandainya kita dapat memanfaatkan 100 triliun saja dari uang APBN yang tidak dikorupsi, lalu kita bagikan sebagai modal usaha sebesar 10 juta rupiah per paketnya, maka akan ada 10 juta orang yang menerima bantuan modal untuk menjadi usahawan kecil di berbagai sektor, baik manufaktur, perdagangan, jasa, kuliner, ataupun pertanian. Dan itu per tahun! Bayangkan, hanya dalam waktu 5 tahun, kita dapat memberi subsidi kepada 50 juta orang wirausahawan kecil baru di berbagai sektor. Dengan semakin banyaknya jumlah wirausahawan, maka jumlah pengangguran pasti akan habis, selain itu, perekonomian kita tidak hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar, yang jumlahnya sedikit namun memonopoli perekonomian kita.

Rakyat miskin tidak ditanggung negara, kemiskinan tidak ada

Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara, bukankah begitu bunyi pasal 34 ayat (1) UUD 1945? Namun dalam kenyataannya, negara masih sangat sulit untuk memelihara mereka. Kira-kira apa penyebab terbesarnya? Ya, korupsilah akar penyebab dari ketidakmampuan negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Masih tersisa ratusan triliun rupiah, jika uang 1000 T tadi sudah dibagikan untuk berbagai keperluan yang telah saya sebutkan di atas, tentunya kita masih berandai-andai dengan data Transparansi Indonesia di atas ya. Anggap saja 100 T lagi kita gunakan untuk membantu keluarga tak mampu ini, maka setiap keluarga dapat menerima bantuan senilai 1 juta rupiah per bulannya bukan? Ya tentu kita tidak ingin mendidik warga kita menjadi “manja” dengan hanya menerima uang setiap bulannya, maka bantuan juga dapat kita berikan dalam bentuk modal usaha, untuk berdagang ataupun memulai aktivitas pertanian/peternakan dengan memanfaatkan tanah-tanah negara/pemda yang selama ini menganggur, tentunya dengan pembimbingan dan pembinaan yang ketat sehingga uang yang diberikan tidak terbuang sia-sia, dan perlahan tapi pasti tujuan negara untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Investasi asing terus berdatangan

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, investasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Namun, apa jadinya jika para pejabatnya korup? Maka investor pun enggan untuk masuk ke negara ini. Bagaimana tidak? Belum juga masuk untuk mendirikan sebuah pabrik, pejabat di daerah tersebut sudah meminta ini-itu, belum lagi hambatan-hambatan berupa seabrek peraturan yang membuat pusing kepala para calon investor. Mereka akan mundur sebelum berperang. Akibatnya, rakyat yang semestinya dapat memperoleh lapangan pekerjaan, terpaksa kembali memupus impiannya untuk bekerja, dan kembali menjadi pengangguran. Kita mestinya malu dengan negara seperti Vietnam, yang sejatinya mereka baru “memulai hidup”, akan tetapi investor asing berbondong-bondong mendirikan perusahaan di sana, bahkan sebagian diantaranya adalah perusahaan pindahan dari negara kita, atau mereka-mereka yang kecewa dengan kondisi iklim investasi di Indonesia. Menyedihkan bukan?

Kesimpulan

Indonesia, sebuah negara yang terkenal dengan julukan Jamrud Katulistiwa. Negeri ini kaya raya, semua serba lengkap di sini, mulai SDA hingga SDM kita yang sebenarnya mumpuni. Akan tetapi, korupsi menghambat laju langkah kita, hingga mundur beberapa langkah, hampir tersalip oleh negara kemarin sore sekelas Vietnam. Andai saja negeri ini bebas korupsi, semua warganya sadar akan pentingnya memiliki integritas dan menjunjung tinggi kejujuran dimanapun, alangkah Indonesia akan segera menjadi negara yang benar-benar maju serta menguasai peradaban. Semua warga, tak hanya PNS dan pegawai BUMN, melainkan semua, termasuk pedagang-pedagang kecil di pasar, hingga sopir-sopir tangki minyak, dan tukang-tukang parkir di pinggir jalan. Yakinlah, semuanya mudah jika kita bersatupadu mengganyang korupsi dari bumi Indonesia tercinta ini. Negeri ini akan makmur gemah ripah loh jinawi jika semua warganya sadar akan pentingnya memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Dan tentu, kita sangat berharap akan semangat dari para pemuda kita, mereka-mereka lah yang akan dapat mengubah negeri ini, menjadikannya negeri berwajah baru, yang anti korupsi. Semoga.

Daftar Pustaka

Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi Akar Korupsi. Penerbit Cabut! 2014

https://www.kpk.go.id/gratifikasi. Diakses pada 16 Mei 2019.