Halaman

Balai Diklat Industri Yogyakarta yang merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian membutuhkan satu orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau PPNPN di bidang desain grafis. Persyaratan pelamar adalah sebagai berikut. Pendidikan D3 semua jurusan Pria berumur maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat dalam narkoba...

Loading...

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan adalah survei yang dilakukan setiap kali masyarakat atau peserta diklat menyelesaikan pelatihan yang diadakan oleh BDI Yogyakarta. Responden akan mengisi kuesioner melalui platform Sistem Informasi Diklat (SIDIA) BDI Yogyakarta. Responden pada SKM ini diberikan pertanyaan terkait kualitas pelayanan. Responden mengisi kuesioner dengan opsi PUAS at...

Kunto Purwo Widagdo - Kepala Balai Diklat Industri Kunto Purwo Widagdo, S.T., M.M. pria kelahiran Klaten tahun 1981. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta sejak resmi dilantik pada tanggal 18 Agustus 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat sejak tahun 2016 hingga 2022. Meraih gelar S2 dari Fakultas Manajemen Univers...

Profil Balai Diklat Industri Yogyakarta Sejarah Balai Diklat Industri Yogyakarta Visi dan Misi Tugas dan Fungsi Rencana Strategis dan Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Reviu Pertama BDI Yogyakarta 2020-2024 Rencana Strategis (Renstra) BDI Yogyakarta 2020-2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) BDI Yogyakarta 2020-2024 Rencana Strategis (Renstra) Reviu I BDI Yogyakarta 2015-2019 Rencana Strategis (R...

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Unit Pelayanan Publik Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kemenperin Layanan Sewa Layanan Informasi Publik Prosedur Memperoleh Informasi Prosedur Mengajukan Keberatan Pengaduan Masyarakat Statistik Industri Kode Etik

Renstra Kementerian Perindustrian 2015 - 2019 Renstra Kementerian Perindustrian 2015 - 2019 Perubahan ke-1 Renstra Sekretariat Jenderal Kemenperin 2015 - 2019 Renstra Sekretariat Jenderal Kemenperin 2015 - 2019 Perubahan ke-1 Renstra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kemenperin 2015 - 2019 Renstra BDI Yogyakarta 2015 - 2019 Renstra BDI Yogyakarta 2015 - 2019 Perubahan ke-1

Unit Pelayanan Publik (UPP) merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik. Tugas UPP adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya. Asas Pelayanan UPP Transparan. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memb...

Pelayan Publik  adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang betugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyelenggara Pelayanan Publik  adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelayanan publik. Norma Dasar Pribadi Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menga...

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah diguna...