Kemenperin RI Rangkul Singapura Terapkan Pendidikan Vokasi Industri

Kemenperin RI Rangkul Singapura Terapkan Pendidikan Vokasi Industri

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersamaKementerian Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Republik Singapura sepakat untuk saling menguatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Langkah sinergi ini diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian kedua negara.

 

Komitmen bilateral tersebut diimplementasikan dalampenandatanganan MoU tentang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri yang dilakukan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia serta Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggidan Keterampilan) Ong Ye Kung mewakili Pemerintah Singapura.

 

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis (7/9). Kegiatan ini dalam rangkaian acara Leader’s Retreat sekaligus peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

 

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung penyediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini melalui program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri,” kata Menteri Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (8/9).

 

Menurut Menperin, ruang lingkup MoU tersebut antara lain meliputi pelatihan untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri, pengembangan kualitas sistem pendidikan vokasi, penyediaan akses dan kesempatan bagi peserta pemagangan industri untuk tenaga pengajar dan siswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pengembangan teknologi dan bantuan tenaga ahli serta pengembangan standar kualifikasi.

 

“Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan training untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri sebanyak 100 orang pada tahun 2018,” ujarnya. Dalam penerapannya akan dikerjakan bersama oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kemenperin RI dan Institute of Technical Education (ITE) di Singapura.

 

Adapun pelatihan yang dimaksud, lanjut Airlangga, bertujuan untuk peningkatan kompetensi teknis terutama penciptaan guru-guru produktif SMK di tiga bidang studi, yaitu Teknik Mesin, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Teknik Otomasi Industri. “Program pelatihan ini juga diarahkan untuk pengembangan bagi pimpinan dan manajemen unit pendidikan vokasi,” imbuhnya.

 

Sebelumnya, Bruce Poh yang ketika itu menjabat CEO ITE dan bertemu Menperin pada Maret lalu, menyambut positif rencana kolaborasi ini karena institusinya memberikan jasa konsultasi khususnya mengenai program pendidikan vokasi. “Kerja sama antara industri dan pendidikan merupakan peluang besar dan hal tersebut menjadi tujuan dari pelatihan yang kami berikan,” ujarnya. Lembaga tersebut juga memiliki ITE Education Services yang bertindak sebagai konsultan mengenai Technical Vocational Education and Training (TVET).

 

ITE juga diharapkan membuat fasilitas pendidikan vokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan proyek patungan perusahaan Singapura, Sembcorp Development Ltd dengan perusahaan lokal, PT. Jababeka Tbk. Fasilitas yang diberikan terutama penyediaan pengajar untuk mewujudkan prototipe ITE di Indonesia.

 

Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin RI Mujiyono menyampaikan bahwa Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik serta satu akademi komunitas. “Sekolah-sekolah kejuruan milik Kemenperin tersebut setiap tahunnya meluluskan sekitar 5.000 siswa yang semuanya terserap dunia kerja. Ke depan, akan ditambah tujuh politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dengan program dual system dan sistem blok waktu,” paparnya.

 

Dalam upaya mentransformasi pendidikan di Indonesia, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang berkonsep link and match antara industri dengan SMK. Langkah strategis ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

 

Sejak Februari 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, serta Jawa Barat, Kemenperin menggandeng sebanyak 1.035 SMK dan 307 industri. Pada pekan depan, rencananya bakal diluncurkan untuk wilayah utara Pulau Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau

 

Program ini ditargetkan sampai tahun 2019 dapat melibatkan sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK. Setiap perusahaan sekurang-kurangnya membina lima SMK, sehingga diharapkan pada tahun 2019 dihasilkan 845.000 lulusan SMK yang kompeten dan tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.

 

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

 

 

 

FOTO: Laily - Biro Pers Setpres.

 SUMBER : Website Kemenperin RI

Kirim Komentar

Setiap komentar akan ditinjau dahulu.