Menperin: Jika Industri Maju, RI Tak Perlu Kirim TKI

Administrator 29 November 2010

Birokrasi 0 Komentar

Menperin: Jika Industri Maju, RI Tak Perlu Kirim TKI

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengungkapkan bahwa jika industri di Indonesia berkembang dan maju maka paling tidak Indonesia bisa mengurangi atau tak perlu mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pemerintah bertekad akan terus mendorong industri padat karya yang bisa banyak menyerap tenaga kerja di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Hidayat di depan para pengusaha Jawa barat di Bandung, Sabtu (27/11/2010).

"Dengan Industri yang maju, kita bisa banyak menyerap tenaga kerja, sehingga saudara-saudara kita tidak bekerja ke Arab. Ini juga menjaga kehormatan kita yang hilang," kata Hidayat.

Hidayat menuturkan selama ini Indonesia banyak mengirim tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, hal ini menurutnya bisa ditekan dengan mengembangkan industri dan penciptaan nilai tambah (proses) di dalam negeri sehingga bisa banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah sendiri, tengah menyiapkan regulasi terkait insentif bagi pengembangan sektor hilir dibidang agro seperti sawit, kakao dan karet.

"Kita masih membutuhkan industri padat karya," katanya.

Ia mengakui penciptaan nilai tambah melalui industri di Indonesia relatif masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Hidayat mencontohkan dari sekitar 20 juta ton produksi CPO (sawit mentah) Indonesia hanya 30% yang diolah (hilirisasi) di dalam negeri sementara sisanya 70% malah diekspor.

"Justru kalau Malaysia hanya 30% dari produksi sawitnya yang diekspor, sedangkan 70% ada program hilirisasi, jadi yang diekspor adalah barang jadi," ucap Hidayat.

Ia juga menyoroti soal banyaknya CPO Indonesia yang diekspor ke China. Sehinga dengan kata lain, justru negeri Tirai Bambu itu lah yang banyak menikmati proses nilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja dari sawit Indonesia.

Menurutnya sektor sawit hanya salah satu contoh saja, selebihnya masih banyak bahan mentah asal Indonesia yang diekspor tanpa proses di dalam negeri. Misalnya dalam kasus kebijakan ekspor bahan baku rotan ke luar negeri yang justru membuat para perajin rotan di dalam negeri teriak-teriak kekurangan bahan baku.

"Saya berambisi pada 2014 nanti ketika saya mengakhiri tugas saya, kecuali di-resuffle. Volume ekspor akan meningkat, bukan barang mentah tapi yang memiliki nilai tambah," ucapnya.